//
you're reading...
Hukum Pidana

Beberapa Catatan Tentang Asas Opportunitas

1. Prolog

“Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Andi Hamzah menyatakan bahwa tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Bambang Poernomo menegaskan bahwa tugas atau fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah: untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran; mengadakan penuntutan hukum dengan tepat; menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan; dan melaksanakan keputusan secara adil.

Sebagai permulaan untuk mentradisikan penuangan pemikiran dalam blog ini, saya mencoba memulai meretas kerumitan dalam penegakan hukum di Indonesia dengan menyampaikan beberapa pemikiran tentang asas Oppurtunitas. Sebagai suatu asas penyeimbang, asas Oppurtunitas belum menjadi perhatian penting dalam kebijakan pembaruan hukum pidana Indonesia. Secara bertahap saya yakin hal ini sudah dimulai ketika kita mulai membicarakan Diversi, Keadilan Restoratif dan Hukum Progresif. Semoga ini menjadi jalan keluar buat para penegak hukum dalam memproses perkara pidana ringan, perkara pidana yang dilakukan anak, perkara pidana yang melibatkan korporasi, hingga perkara pidana yang terumit sekalipun.

Tulisan ini adalah deskripsi yang pernah disampaikan oleh rekan-rekan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI ketika berkembang isu deponeering, sebagai salah satu bagian bahasan dari asas opportunitas.

2. Opportunitas

Opportunitas berasal dari kata-kata latin ini sangat luas artinya. Menurut kamus bahasa indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminto berarti ketika atau kesempatan yang baik.

Dalam hubungannya dengan hak penuntutan, dalam hukum acara pidana dikenal dua asas yaitu yang disebut asas legalitas dan opportunitas (het legaliteits en het opportuniteits beginsel) menurut asas yang tersebut pertama penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Menurut asas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.

Supomo pernah mengatakan sebagai berikut: “Baik di negeri Belanda maupun di “Hindia Belanda” berlaku yang disebut asas “opportunitas” dalam tuntutan pidana itu artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “opportuun”, tidak berguna bagi kepentingan masyarakat.

Dalam hubungan dengan hak penuntutan dikenal dua asas yaitu yang disebut asas legalitas dan asas opportunitas (het legaliteits en het opportuteis beginsel). Menurut asas yang disebut pertama, penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Ini dianut misalnya di jerman menurut deusche stafprozes sodnung, 152 ayat (2). Asas legalitas dalam hukum pidana jangan dicampuradukan dengan pengertian asas legalitas dalam hukum pidana (materiil) yang biasa disebut nullum sine lege yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Menurut asas yang disebut kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.

Penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Penuntut umum tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokannya dengan suatu peraturan hukum pidana,akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu dengan menghubungkan pada proporsi yang sebenarnya. Karena kepentingan umum maka penuntut umum (Jaksa Agung) dapat menyampingkan perkara. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum tidak ada batasan pengertian yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu permasalahannya harus kita kembalikan pada tujuan hukum atau cita-cita hukum.

Di bawah ini dapat dibandingkan antara kepentingan negara dan kepentingan mayarakat yang harus dilindungi dalam hubungannya dengan pelaksanaan asas opportunitas yaitu:

a. Apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan kerugian dari akibat tersebut dirasakan tidak mempengaruhi jalanya pemerintahannya, maka dapat perkara itu dikesampingkan.

b. Apabila tindak tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi kepentingan penyelenggara negara namun berakibat terganggunya kehidupan masyarakat atau timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, maka perkara tersebut tidak dapat dikesampingkan. (Andi Hamzah).

3. Praktik Penerapan Asas Opportunitas

Belanda,  menurut sejarah Belanda lah yang membawa asas ini ke Indonesia. Praktek penerapan asas opportunitas di Belanda semakin luas. Mereka mengartikan asas opportunitas sebagai “penuntut umum boleh memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat” (the public prosecutor may decide conditionally or unconditionally take a prosecution to court or not). Kedudukan penuntut umum (Officier Van Justitie) di sana sangat kuat, sehingga sering disebut sebagai semi judge (setengah hakim), karena kebebasannya secara individu untuk menuntut atau tidak menuntut. Secara garis besar kategori penyampingan perkara di Belanda yaitu sebagai berikut :

a. Perkara dikesampingkan karena alasan kebijakan (policy), yang meliputi perkara ringan, umur terdakwa sudah tua, dan kerusakan telah diperbaiki (trivial offence, old age, and damage settled).

b. Karena alasan teknis (tidak cukup bukti, lewat waktu, dan lain-lain).

c. Karena perkara digabung gengan perkara lain.

 

Yang tersebut ketiga sebenarnya bukan penyampingan perkara dalam arti perkara tidak diteruskan ke pengadilan. Perkara tetap diteruskan tetapi digabung dengan perkara yang sudah ada yang dilakukan terdakwa.

Jaksa Belanda dapat menyampingkan perkara berdasarkan Undang- Undang walupun cukup bukti jika ia memandang bahwa itu merugikan kepentingan umum, pemerintah, atau individual. Karena luasnya wewenang dan kebebasan jaksa Belanda ini menjadikan proses perkara menjadi sangat singkat. Seorang jaksa dapat meminta hakim komisaris, seorang anggota pengadilan untuk minta pemeriksaan pendahuluan dan jika tidak ada alasan untuk menuntut lebih lanjut ia kesampingkan perkara tersebut. Kalau tidak, pengadilan akan menyelesaikan, jadi proses menjadi sangat sederhana.

Peranan yang sangat penting jaksa Belanda dalam seluruh proses tuntutan pidana ialah sama halnya dengan Jepang dan Korea, begitu pula Indonesia, yaitu pada akhir pemeriksaan sidang, sebelum putusan hakim dijatuhkan, penuntut umum membacakan tuntutan yang disebut requisitoir. Diujung requisitoir penuntut umum membacakan tuntutan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, kemudian meminta pidana tertentu yang akan dijatuhkan hakim.

Peranan penuntut umum di sini merupakan filter terhadap putusan hakim. Hakim tidak dapat mengabaikan permintaan pidana penuntut umum, karena penuntut umum akan naik banding jika tuntutannya tidak dihiraukan oleh hakim. Di sinilah letak peranan jaksa yang sangat menentukan dalam seluruh proses peradilan pidana lebih daripada polisi. Inilah yang disebut di Belanda pengawasan negatif dari penuntut umum (negatieve controle van het openbaar Ministerie). Dapat juga kita sebut sebagai pengawasan pasif penuntut umum, penuntut umum tidak dapat mendesak hakim untuk mengikuti tuntutannya, tetapi hakim juga tidak dapat begitu saja menyampingkan tuntutan penuntut umum, karena kalau tuntutan yang sangat beralasan disingkirkan hakim, atau putusannya terlalu ringan atau terlalu berat, maka putusan itu akan dibanding. Oleh karena itu, putusan hakim cenderung konform tuntutan tersebut. Peranan penuntut umum seperti ini disebut juga stabilisasi putusan oleh penuntut umum (the public prosecutor is the one who stabilizes the sentencing standard).

Apa yang diterapkan di Belanda mirip sekali dengan yang diterapkan oleh Jepang. Jepang juga melaksanakan asas opportunitas sangat luas. Sudah sejak lama Jepang memonopoli penuntutan pidana sama dengan di Belanda dan negara-negara Skandinavia. Jaksa Jepang mempraktikan yang disebut penundaan penuntutan jika ia dipandang penuntutan tidak perlu karena sifat delik, umur, dan lingkungan tersangka, berat dan keadaan delik serta keadaan sesudah delik dilakukan. Ia juga dapat mengambil alih penyidikan atau memberi petunjuk kepada polisi.

Di Jepang pada umumnya perkara yang dituntut ke pengadilan jarang yang bebas, karena perkara dikirim hanya jika penuntut umum yakin terdakwa akan dipidana dengan bukti-bukti yang cukup. Perkara yang terdakwa dibebasakan hakim hanya 0,001%. Norwegia secara resmi menganut asas opportunitas dengan Undang-Undang tahun 1887. ketentuan tentang pelaksanaan asas opportunitas sudah diatur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut lebih dari seratus tahun yang lalu itu, tambah luas dilaksanakan dengan keluarnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru Tahun 1981, tetapi baru mulai berlaku Januari 1986. Dalam Undang-Undang yang baru ini benar-benar diterapkan sistem akusator (adversary system). Akan tetapi, sistem akusator Norwegia berbeda dengan sistem akusator Anglo Saxon. Sistem akusatornya lebih kurang sama dengan yang tercantum dalam KUHAP Indonesia. Terdakwa berhadapan dengan Jaksa, bukan objek pemeriksaan.

Penyampingan perkara di Norwegia hampir sama dengan penerapan pidana beryarat. Penyampingan perkara oleh penuntut umum dapat disertai dengan syarat-syarat. Dalam syarat-syarat itu dapat ditentukan bahwa terdakwa tidak boleh melakukan delik dalam kurun waktu tertentu. Untuk membantu terdakwa agar menjadi warga yang taat kepada hukum dapat ditentukan syarat-syarat yang sama dengan pidana bersyarat. Dapat ditentukan ganti kerugian kepada korban, syarat itu ditentukan dalam Undang-Undang. Inilah perbedaannya dengan pidana bersyarat, karena syarat di sini ditentukan oleh Undang-undang. Sedangkan dalam pidana bersyarat tanpa batas (syarat khusus). Penerapan penyampingan perkara secara luas didasarkan kepada pepatah lama : minima non curat praetor (hakim jangan diganggu dengan hal-hal tetek bengek). Jaksa cukup mengemukakan bahwa ada keadaan khusus (special circumtanes) untuk menyampingkan perkara, baik yang objektif (deliknya) maupun yang subjektif (pembuatnya). Bahkan jaksa di Norwegia dapat menjatuhkan sanksi dapat menjatuhkan sanksi tanpa persetujuan hakim yang disebut patale unnlatese. Sanksi itu dapat berupa denda atau ganti kerugian kepada korban, atau keduaduanya. Akan tetapi, harus disetujui oleh terdakwa. Jika terdakwa setuju, maka perkara dikesampingkan, tetapi jika tidak perkara akan dilanjutkan ke pengadilan. Dalam hal ini jaksa telah bertindak sebagai pemberi pidana (sentencer).

Pembayaran denda maksimum juga merupakan jalan untuk menyampingkan perkara, selain Norwegia, juga Belanda dan Denmark. Di Belanda ini disebut transactie, dan dapat diterapkan juga pada delik serius. Khusus di Denmark pembayaran denda merupakan alternatif untuk pidana enam bulan penjara. Negara lain yang menganut asas opportunitas selain tersebut di muka juga Korea Selatan dan Israel.

Pada umumnya, dalam sistem Continental maupun Anglo Saxon,  model tersebut di atas memiliki pengaruh dengan konsepsi penuntutan, yaitu model yang mengakui dan menerapkan Asas Opportunitas dan Asas Legalitas.

Asas Opportunitas adalah suatu beleid dari Penuntut Umum yang memperbolehkan memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut, baik dengan syarat maupun tidak dengan syarat (Belanda, Norwegia, Inggris, dan negara-negara dengan sistem Anglo saxon, seperti Australia). Kebebasan yang independen inilah yang menempatkan Penuntut Umum di Belanda sebagai semi judge (memiliki kewenangan setengah hakim).

Asas Legalitas (dalam penuntutan, seperti Jerman, Austria, Spanyol). Artinya, Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk mengesampingkan suatu perkara, karena penganutan asas ini tetap mengharuskan suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, tanpa memiliki suatu sikap eksepsionalitas.

Menurut Prof. Dr. Jur andi Hamzah, Belanda yang menganut Asas  Opportunitas, dalam suatu laporan tahunan 1980 Ministerie van Justitie (Kejaksaan) menyebutkan bahwa lebih dari 50% perkara di sana tidak diteruskan oleh Kejaksaan ke Pengadilan. Dari jumlah itu, 90% di antaranya karena alasan teknis (umumnya karena tidak cukup bukti). Secara garis besar, ada 3 kategori penyampingan perkara di Belanda, yaitu :

a.    Perkara dikesampingkan karena alasan kebijakan (policy), yang meliputi perkara ringan, umur terdakwa sudah lanjut (tua), dan kerusakan telah diperbaiki/kerugian sudah diganti.

b.    Karena alasan teknis (tidak cukup bukti, lewat waktu, dan lain-lain).

c.    Karena perkara digabung dengan perkara lain.

 

4. KUHAP Mengakui Eksistensi Asas Opportunitas

Dalam konsideran tegas dinyatakan KUHAP menganut prinsip legalitas, akan tetapi masih tetap mengakui asas opportunitas, kenyataan ini mau tidak mau harus diterima dengan penjernihan. Ada baiknya ditempuh suatu perbandingan. Pelaksanan the rule of law itu sendiri pun mempunyai corak yang berbeda pada setiap Negara yang berpegang pada asas supremasi hukum, tidak dijumpai dua Negara yang serupa sistemnya dalam menjalankan the rule of law.masing-masing mempunyai variasi pertumbuhan mengikuti jalan perkembangan yang berbeda sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan. Kalau bisa dipinjam ungkapan yang diutarakan Sunajati Hartono “….tidak ada dua masyarakat yang mengikuti jalan perkembangan yang persis sama, sekalipun perkembangan itu didasarkan pada asas perjuangan atau cita-cita yang sama….”.

Perkembangan pembinaan hukum melalui KUHAP untuk periode yang sekarang, bangsa kita melalui DPR telah menggabungkan kedua asas itu dalam suatu jalinan yang titik beratnya cenderung lebih mengutamakan asas legalitas. Sedang asas opportunitas hanya merupakan pengecualian yang dapat dipergunakan secara terbatas sekali.

Di Indonesia pejabat yang berwenang melaksanakan Asas Opportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dengan alasan mengingat kedudukan Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi. Hal tersebut diatur dalam dalam Pasal 77 KUHAP dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 35 huruf c. Maksud Undang-Undang tersebut adalah untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan Asas Opportunitas. Oleh karena itu Jaksa Agung merupakan satu-satunya pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan Asas Opportunitas.

Asas opportunitas merupakan suatu Overheidsbeleid yang melaksanakan Staatsbeleid. Karenanya dapat dipergunakan dalam suatu kewenangan (discretionary power) yang mengikat maupun kewenangan aktif. Kewenangan aktif dalam kaitannya dengan asas opportunitas memberikan kewenangan Jaksa Agung melakukan tindakan-tindakan terhadap norma-norma tersamar (vage normen) sepanjang kewenangan ini didasarkan pertimbangan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta sesuai dengan tujuan akhir dipergunakannya asas ini.

5. Epilog

Demikian sedikit pengantar untuk memulai mengenal sebuah “kebijaksanaan” dalam melaksanakan penegakan hukum. Karena tulisan ini hendak menyempaikan pesan bagi para penegak hukum, maka sejatinya proses penegakan hukum tidak bisa hanya diserahkan pada “teks-teks” hukum acara semata. Penegak hukum lah yang akan memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

 

    About Deny Hariyatna

    Law, Human Rights and Security Studies

    Discussion

    One thought on “Beberapa Catatan Tentang Asas Opportunitas

    1. Hi, this is a comment.
      To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

      Posted by Mr WordPress | 04/08/2011, 22:11

    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s

    Follow

    Get every new post delivered to your Inbox.

    %d bloggers like this: